Blog

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Konsultan Pajak

Figure-6
ITR

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Konsultan Pajak

Figure 1Artikel ini akan membahas mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hubungannya dengan profesi konsultan pajak. Hal yang perlu ditekankan dari artikel ini adalah bahwa konsultan pajak perlu memahami mengenai kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang yang hendak dilakukan oleh klien sehingga akhirnya tidak membawa risiko yang akan merugikan profesi konsultan pajak yang bersangkutan. Selain itu, perlu dipahami juga adanya kemungkinan konsultan pajak yang bersangkutan malahan dengan sengaja melibatkan diri dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh klien. Artikel ini pertama-tama akan membahas tentang perlunya pentingnya pemahaman bagi konsultan pajak memahami terkait tindak pidana pencucian uang. Inti dari tindak pidana pencucian uang dan praktik konsultan pajak terkait dengan pencucian uang akan dipaparkan dengan ekstensif pada bagian selanjutnya. Artikel ini akan akan ditutup dengan konsekuensi apabila bagi Konsultan Pajak yang bersangkutan terlibat dalam pencucian uang.

Figure 2Mengapa Konsultan Pajak perlu mengetahui mengenai tindak pidana pencucian uang?
Pada prinsipnya, konsultan Pajak harus memahami perlu mengetahui mengenai tindak pidana pencucian uang karena hal ini telah diatur secara ekstensif dalam Standar Profesi Konsultan Pajak. Dalam butir 1.5.3 Standar Profesi Konsultan Pajak diatur mengenai Integritas Konsultan Pajak yang menyebutkan secara eksplisit bahwa setiap anggota (konsultan pajak) dilarang membantu dan/atau memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang. Hal ini kemudian dikuatkan dengan pengaturan mengenai terkait penerimaan penugasan dalam hubungannya dengan klien yang menyebutkan bahwa setiap anggota sebelum menerima penugasan harus memerhatikan dan meneliti identitas kliennya, meneliti kemungkinan adanya keterlibatan klien dalam praktik pencucian uang (Butir 3.2.1.a ). Secara jelas, Standar Profesi kemudian memberikan panduan bahwa sebelum menerima penugasan untuk bertindak atas nama klien, anggota harus yakin bahwa klien tidak terlibat dengan kegiatan pencucian uang atau ia tidak akan turut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Anggota perlu mewaspadai adanya risiko pada setiap kasus, khususnya waspada bahwa kliennya terlibat atau pernah terlibat dalam penggelapan pajak di negara lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar perundang-undangan tentang pencucian uang. Standar profesi kemudian memaparkan mengenai tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No. 15 Tahun 2002, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Pengertian Pencucian Uang
Sebelum membahas mengenai tentang tindak pidana pencucian uang, kita perlu memahami mengenai istilah pencucian uangPencucian uang yang biasanya diistilahkan yang telah dikenal dengan sebutan money laundering adalah yaitu suatu proses untuk menjadikan hasil kejahatan (proceed of crimes) atau yang biasa disebut dengan uang kotor (dirty money) agar dapat digunakan dengan aman. Uang kotor ini adalah uang hasil kejahatan yang diperoleh dengan cara ilegal seperti misalnya hasil dari narkotika dan obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyeludupan, dan lain-lain yang dikonversi atau diubah dalam bentuk yang tampaknya sah. Istilah pencucian uang itu sendiri berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencuci pakaian (Laundromat) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan para mafia yang besar tersebut (yaitu misalnya hasil pemerasan, perjudian, penjualan minuman keras secara illegal, dan prostitusi) dengan uang dari hasil bisnis yang sah legal. Pelaku pencucian uang legendaris yang terkenal adalah Al Capone pada tahun 1930-an yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan uang hasil bisnis yang sah legal sehingga uang hasil kejahatan itu menjadi bersih atau tampak sebagai uang yang sah. Karena pada saat itu, pencucian uang belum diatur sebagai tindak pidana, perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan ini dipandang sebagai tindakan untuk mengelak menghindari pajak (tax evasion).
Apabila dicermati dari pengertian pencucian uang tersebut, secara eksplisit terdapat dua konstruksi kejahatan yaitu pertama kejahatan asal yang menghasilkan sejumlah harta kekayaan (dirty money) atau biasa diistilahkan dengan predicate offence atau core crime dan kedua adalah kejahatan menikmati hasil dari kejahatan asal (money laundering) atau dalam khasanah hukum pidana diistilahkan dengan follow-up crime atau kejahatan lanjutan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No 8 tahun 2010 tindak pidana asal ini dibatasi yaitu hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan; di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dari daftar ini jelas sekali bahwa tindak pidana perpajakan merupakan kejahatan asal yang dapat menjadi awal dari tindak pidana pencucian uang dan hal ini menunjukkan keterkaitan antara profesi konsultan pajak dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa tidak ada kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan apabila sebelumnya tidak ada kejahatan asal yang hasilnya dicuci dengan tindakan pencucian uang.
Tentu saja tidak ada keseragaman mengenai bagaimana terjadinya proses pencucian uang. Namun demikian, secara teoritis ada tiga tahap dalam proses pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration. Placement adalah suatu langkah yang ditempuh untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan yang akhirnya masuk dalam jaringan sistem keamanan (financial system) seperti misalnya menempatkan uang hasil kejahatan di bank, produk-produk asuransi, atau pembelian property dan perhiasan. Layering atau tahap pelapisan adalah apabila pelaku membuat transaksi yang rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang disertai dengan anonimitas (pelaku yang disamarkan) agar sumber dari uang hasil kejahatan tersebut dapat disembunyikan. Tahapan ini biasanya melibatkan penggunaan transfer bank dari berbagai rekening sehingga tidak mudah dilacak (audit trail). Selanjutnya tahap terakhir adalah integration yang mana pelaku memasukkan kembali dana yang telah melewati tahapan layering dalam transaksi yang sah seakan-akan tidak ada hubungannya dengan asal usul kejahatannya.


Figure 3
Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pokok pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat 1: Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5 ayat 2: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Pelaku tindak pidana sebagaimana disebut dalan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No 8 tahun 2010 ini adalah Principle Violator atau pelaku aktif yang juga terlibat dalam kejahatan asal maupun Aider yaitu pelaku aktif yang tidak terlibat kejahatan asal namun patut menduga adanya perbuatan pidana asal. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, sedangkan objek yang ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan dibawa ke luar negeri, diubah bentuk, ditukar dengan mata uang atau surat berharga adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 4 adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya. Objek yang disembunyikan atau disamarkan dalam pasal 4 ini sama dengan Pasal 3 yaitu harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat 1. Kesulitan pembuktian unsur Pasal 3 ini terletak pada frasa “yang diketahuinya atau patut diduganya”. Bagaimana seorang penyidik tindak pidana pencucian uang menilai bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga perbuatan kejahatan asal tergantung pada hubungan antara yang memberi atau mengalihkan harta kekayaan dengan yang menerima, jumlah uang atau harta kekayaan yang terlibat, dan alasan pemberian uang tersebut. Patokan utama adalah terjadinya ketidakwajaran, misalnya terjadinya kenaikan imbalan kerja dalam jumlah yang fantastis tanpa alasan yang rasional.
Di lain pihak, konstruksi pasal 5 sangat berbeda dengan Pasal 3 dan Pasal 4 karena subjek yang dituju dalam Pasal 5 adalah pelaku pasif yang sering disebut dengan Abettor yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan. Karena pihak-pihak penerima ini bisa jadi merupakan Pihak Pelapor kepada PPATK, maka Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat 1 tidak berlaku bagi pihak-pihak pelapor ini. Pihak-Pihak pelapor ini meliputi:
a. penyedia jasa keuangan yaitu bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain yaitu: perusahaan properti/agen property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.
Figure 4
Pencucian Uang dan Konsultan Pajak dalam Praktik
Pada bagian pertama artikel ini telah ditegaskan bahwa konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang dekat dengan praktik pencucian uang karena tindak pidana di bidang perpajakan merupakan kejahatan asal sebelum terjadinya tindak pidana pencucian uang dan konsultan pajak bisa jadi merupakan pihak yang membantu kliennya dalam melakukan praktik pencucian uang. Beberapa skenario berikut ini dapat menjadi contoh bahwa konsultan pajak dapat menjadi pihak yang terlibat dalam kejahatan asal dan/atau praktik tindak pidana pencucian uang:
Seorang konsultan pajak diminta oleh kliennya untuk membantu dan mengurus proses pengembalian PPN yang disebabkan karena beberapa transaksi yang tidak dilaporkan dalam pembukuannya. Hal ini merupakan pelanggaran Pasal 39 ayat 1 UUKUP. Namun, kemudian apabila uang hasil restitusi ini kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham obligasi atau bentuk lainnya, hal ini merupakan tindak pidana pencucian uang.
Seorang konsultan pajak diminta oleh kliennya untuk memberikan advis mengenai penempatan dana pribadi yang hendak dimasukkan dalam SPT. Namun untuk menghindar pajak progresif tertinggi, dana ini diinvestasikan terlebih dahulu untuk kemudian dikeluarkan atau direpatriasi. Apabila dana pribadi ini berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak sehingga memenuhi rumusan tindak pidana di bidang perpajakan dalam pasal 39 ayat 1 UUKUP, hal ini bisa jadi merupakan bentuk pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No 8 tahun 2010. Dalam hal ini konsultan pajak yang bersangkutan dapat dianggap terlibat dalam perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
Seorang klien menitipkan uang kepada konsultan pajaknya agar dapat digunakan termasuk salah satunya untuk membayar pajak. Apabila uang ini adalah hasil kejahatan, konsultan pajak yang bersangkutan dapat terseret dalam tindak pidana pencucian uang. Karena itulah, konsultan pajak besar tidak pernah mau menerima penugasan pembayaran atau cash handling.
Seorang konsultan pajak memfasilitasi kliennya yang akan memasukkan dana yang belum dilaporkan di SPT PPh Badan atas nama klien tersebut dengan menawarkan jasa konsultasi perpajakan fiktif. Kemudian pembayaran jasa konsultasi ini ditransfer balik kepada klien tersebut seakan-akan sebagai penghasilan klien yang legal. Hal ini merupakan peran konsultan pajak yang aktif dalam pencucian uang mulai dari pemberian ide, penciptaan jasa konsultasi perpajakan fiktif dan pentransferan kembali dana klien seakan-akan sebagai dana yang legal untuk kemudian dilaporkan di SPT atas nama klien tersebut.

Beberapa contoh di atas menjelaskan keterlibatan konsultan pajak dalam tindak pidana pencucian uang. Butir 3.5.3 Standar Profesi Konsultan Pajak menyebutkan beberapa kegiatan tindak pidana yang diancam sanksi pidana karena pencucian uang yaitu membantu:
Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
Standar Profesi malahan bahkan menyebutkan dengan jelas bahwa Konsultan Pajak dapat dianggap terlibat dalam tindak pidana pencucian uang apabila menyembunyikan, menyimpan atau menginvestasikan hasil kegiatan kriminal. Contoh membantu tindak pidana pencucian uang, antara lain dengan mentransfer dana, memberikan pinjaman properti yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, Standar Profesi mengusulkan agar konsultan pajak yang bersangkutan tidak melanjutkan penugasan dari klien tersebut yang berisiko terhadap usaha kantor konsultan pajak-nya apabila konsultan pajak menduga bahwa klien terlibat tindak pidana pencucian uang. Meskipun demikian, ketentuan perundangan tindak pidana pencucian uang tidak menghalangi konsultan pajak untuk memberikan saran kepada klien dalam hubungannya dengan otoritas pajak manakala klien terlibat dalam penggelapan pajak sepanjang keterbukaan telah disampaikan oleh klien kepada konsultan pajak yang bersangkutan.

Peran Konsultan Pajak dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam bagian sebelumnya, cukup jelas bahwa konsultan pajak bisa terlibat dalam tindak pidana pencucian uang aktif seperti diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No 8 tahun 2010 maupun pasif seperti disebut dalam Pasal 5 UU No 8 tahun 2010. Kedua peran ini merujuk pada pelaku tunggal (dader). Namun, disamping itu masih ada lagi peran konsultan pajak dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 8 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan ini mengatur mengenai delik penyertaan dalam hukum pidana yang mana konteks pelaku turut serta dalam Pasal 10 ini dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu:
Kelompok pertama adalah mereka yang:
melakukan tindak pidana dan orangnya adalah disebut dengan pembuat pelaksana (pleger)
menyuruh melakukan dan orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger)
turut serta melakukan dan orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger)
sengaja menganjurkan dan orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker)
Kelompok kedua adalah orang yang disebut dengan pembuat pembantu kejahatan, yang dapat dibedakan menjadi:
Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan dan
Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.
Figure 5
Dalam praktik, bisa terjadi konsultan pajak yang menjadi pembuat pelaksana dari skema pencucian yang yang ditetapkan atau diikhtiarkan oleh kliennya. Dalam konteks hubungan konsultan pajak bentuk penyertaan “menyuruhlakukan” yang masuk dalam kelompok pertama huruf b ini hampir tidak pernah terjadi dalam praktik karena dalam bentuk menyuruhlakukan, pelaku yang menyuruh lah yang dipidana, sedangkan pelaku yang disuruh adalah pihak yang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana, sedangkan dalam hubungan antara konsultan pajak dan klien kedua belah pihak adalah dapat bertanggung jawab secara pidana. Bagaimana dengan pembuat peserta dalam kelompok pertama huruf c? Hal ini bisa saja terjadi apabila konsultan pajak secara aktif terlibat dalam perancangan (perencanaan) tindakan pencucian uang bersama dengan kliennya dan terlibat pula dalam tindakan pencucian uang. Dalam hal ini yang dipidana adalah kedua belah pihak baik konsultan pajak maupun kliennya. Dalam kasus lain bisa juga konsultan pajak yang bersangkutan tidak terlibat dalam perancangan atau perencanaan tindakan pencucian uang namun terlibat dalam praktik pencucian uang karena mengetahui adanya rencana pencucian uang dan memunyai motif untuk terlibat dalan pencucian uang kliennya. Kemungkinan lain adalah konsultan pajak yang bersangkutan hanya terlibat dalam perancangan atau perencanaan skema pencucian uang yang dilakukan kliennya dan kliennya yang melaksanakan praktik pencucian uang. Dalam hal ini konsultan pajak yang bersangkutan dapat disebut sebagai pembuat penganjur (uitlokker).

Keterlibatan konsultan pajak dalam Kelompok kedua pembantuan sangat jarang terjadi karena umumnya konsultan pajak diangap lebih tahu atau “pandai” daripada kliennya walaupun tetap saja dimungkinkan terjadinya keterlibatan konsultan pajak yang membantu kliennya dalam praktik pencucian uang. Hal ini seperti yang digambarkan dalam ilustrasi c yaitu mengenai konsultan pajak yang menangani pembayaran pajak sementara uang yang dibayarkan untuk pajak itu berasal dari tindak pidana. Dalam konteks ini, pemberian bantuan belum tentu harus terlibat dalam pelaksanaan pencucian uang. Pemberian bantuan disini bisa saja dalam bentuk pemberian informasi mengenai teknis pelaksanaan pencucian uang seperti merujuk bank tertentu atau pejabat bank tertentu untuk membantu proses pencucian uang, pemberian sarana atau prasarana dalam proses pencucian uang, dan pemberian kesempatan. Dalam praktik pelaku pembantuan dalam bentuk pemberian kesempatan ini bisa jadi menimpa konsultan pajak yang mengetahui praktik pencucian uang namun bersifat pasif dalam arti diam saja dalam pencucian uang itu.
Figure 6
Risiko bagi Konsultan Pajak
Keterlibatan dalam praktik pencucian uang jelas-jelas membawa konsekuensi pidana bagi konsultan pajak yang terlibat. Sanksi pidana ini apabila dilihat dari UU No 8 tahun 2010 adalah sebagai berikut:
Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sanksi denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi pelaku yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 UU No 8 tahun 2010
Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi pelaku yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UU No 8 tahun 2010
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pelaku yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan
Apabila tindak pidana pencucian uang ini dilakukan oleh korporasi, maka selain Personil Pengendali Korporasi dapat dipidana sesuai Pasal 3, 4 atau 5 di atas, korporasinya sendiri dapat dipidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
Sanksi pidana sesuai Pasal 3, 4 atau 5 di atas, juga dikenakan terhadap pelaku yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Dari ketentuan ini jelas bahwa UU No 8 tahun 2010 ini menerapkan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang sama yaitu bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibedakan berdasarkan baik atas perbuatan yang dilakukan maupun atas sikap batin pelaku yang bersangkutan.
Selain sanksi pidana, konsultan pajak yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pelanggaran standar profesi dan kode etik konsultan pajak yang dapat berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas sekali bahwa tindak pidana pencucian uang sangat erat hubungannya dengan profesi konsultan pajak dan konsultan pajak dapat berisiko terlibat dalam praktik pencucian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau secara professional dalam bentuk sanksi disiplin profesi konsultan pajak. Pengetahuan mengenai hukum pidana pencucian uang merupakan keharusan bagi konsultan pajak untuk menghindari diri dari risiko tersebut.

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping

Student registration

Have Account?

Keep in touch

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.